Banyak Kendaraan Beralih ke Pertalite, Andi Yuliani Paris: BPH Migas dan Pertamina Perlu Duduk Bersama

SULAWESI SELTAN - Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris mengatakan harus ada upaya penyadaran kepada masyarakat pengguna pertamax agar tidak beralih ke pertalite. Selain itu ia mengharapkan Badan Pengatur Hilir (BPH) minyak dan gas (migas) dan Pertamina perlu duduk bersama untuk menyusun aturan yang mengatur tentang kendaraan apa saja yang boleh membeli pertalite dan pertamax. 

"Seperti yang kita lihat hari ini di SPBU Pertamina, ternyata masyarakat yang mampu dan memiliki kendaraan mewah ternyata masih banyak pakai pertalite, padahal pertalite itu kan disubsidi, " ujar Andi saat tim kunjungan kerja Komisi VII meninjau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di jalan Dr. Sam Ratulangi, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (7/4/2022). 

Oleh sebab itu, legislator dapil Sulawesi Selatan II ini menilai digitalisasi di SPBU penting dilakukan agar dapat memantau konsumsi BBM masyarakat. "Ternyata saya pelajari bahwa walaupun ditempel misalnya untuk truk bisa 80 liter per hari, misalnya untuk mobil ini sekian liter per hari, tetapi harus ada sistem yang terkoneksi satu SPBU dengan SPBU lainnya dan ini belum ada ya, jadi digitalisasi di SPBU itu penting, " imbuhnya. 

Selain digitalisasi, Andi menambahkan bahwa Badan Pengatur Hilir (BPH) minyak dan gas (migas) dan Pertamina perlu duduk bersama untuk menyusun aturan yang mengatur tentang kendaraan apa saja yang boleh membeli pertalite dan pertamax. "Tadi saya minta BPH Migas dan Pertamina duduk bersama untuk menyusun aturan yang menjelaskan atau mengatur bahwa mobil kriteria ini kriteria itu harus pertalite, kriteria itu harus pertamax, sehingga negara juga tidak rugi, subsidi kan luar biasa, " sebutnya. 

Lebih lanjut, terkait isu akan naiknya harga LPG subsidi 3 kg dan untuk memastikan pasokan LPG subsidi 3 kg aman, Andi menilai sistem distribusi LPG harus dilakukan dengan sistem distribusi tertutup. Yakni penjualan LPG subsidi 3 kg hanya boleh dilakukan pada masyarakat yang membutuhkan. Sehingga distribusi LPG subsidi 3 kg dapat lebih tepat sasaran. 

"Sampai saat ini belum ada pembicaraan bahwa LPG akan mengalami kenaikan, tetapi mungkin distribusi yang perlu dipikirkan distribusi sistem tertutup, kalau terbuka tentu orang yang tidak berhak juga bisa beli LPG 3 kilo ya, kalau sistem distribusinya tertutup itu artinya orang-orang yang berhak yang perlu disubsidi yang akan mendapatkan LPG 3 kilo, " tutup politisi PAN tersebut.

Selain meninjau SPBU, tim kunjungan kerja juga meninjau langsung command center PLN Makassar, serta melakukan pertemuan dengan Dirjen Migas KESDM, Dirjen Ketenagalistrikan KESDM, Kepala BPH Migas, Direksi PT Pertamina (Persero), Direksi PT PLN (Persero), Perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Perwakilan Pemerintah Kota Makassar di Marketing Operation Region VII PT Pertamina (Persero), Kota Makassar, Sulawesi Selatan.